Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik

Tentunya kenaikan tarif Iuran peserta BPJS bukanlah kabar yang populer dan ditunggu-tunggu peserta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, bagaimana tidak dalam kondisi pandemi covid19 yang belum hengkang dari bumi pertiwi, beban ekonomi masyarakat kembali meningkat dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan yang resmi berlaku mulai hari ini, Rabu (1/07/2020 sumber: kompas).

iuran bpjs naik

Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Dasar Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Lebih lanjut, aturan tentang kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasioanl.

Secara jelas disebutkan bahwa sasaran kenaikan iuran peserta BPJS kali ini berlaku untuk peserta bukan penerima upah (PBPU), atau peserta mandiri kelas I dan II, sementara kelas III tidak mengalami kenaikan iuran karena di subsidi langsung oleh Pemerintah.

“Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020,” kutipan aturan tersebut.

Tarif Baru Iuran Peserta BPJS Kesehatan

Dalam pepres tersebut dijelaskan secara rinci iuran JKN-KIS untu peserta kelas I mengalami kenaikan dari Rp.80.000 menjadi Rp.150.000. iuran peserta kelas II naik dari Rp.51.000 menjadi Rp.100.000 perbulan.

Sementara itu, iuran untuk peserta mandiri kelas III untuk segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi Rp.48.000 per bulan. Namun kabar baiknya, pemerintah memberikan subsidi untuk kepesertaan kelas III dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun ke BPJS Kesehatan.

Dalam skemanya, pemerintah pusat dan juga daerah membayarkan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk 132,6 juta orang, yang terdiri dari 96,5 juta jiwa di tanggung langsung oleh pemerintah pusat, selebihnya yang 36 juta di bayarkan oleh pemerintah daerah.

Subsidi tersebut berjumlah Rp.16.500/orang sehingga untuk peserta BPJS kelas III tidak terdampak kenaikan iuran, tetap beban iuran perbulannya sebesar Rp.25.000/orang. Jumlah untuk kategori ini tercatat sebanyak 21,6 juta jiwa.

Tentunya kenaikan tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 2019 yang putusannya dibatalkan oleh pihak Mahkamah Agung (MA). Dalam perpres itu setiap kelas dalam perpres tersebut mengalami kenaikan iuran menjadi Rp 160.000, Rp 110.000, dan Rp 42.000.

Pada akhirnya walaupun keputusan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini bukan hal yang ditunggu-tunggu masyarakat, namun tentu keputusan ini demi keberlangsungan program JKN yang sudah dirasakan manfaatnya oleh 132,6 juta orang di seluruh Indonesia.(sumber: kompas)

Tinggalkan komentar

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)